Patologi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Review

Patologi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Mohammad Ali Andrias, S.IP., M.Si

A. Arti Patologi Birokrasi

Istilah “patologi” hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai sesuatu penyakit. Namun belakangan analogi ini dikenal dalam ilmu politik untuk menyadur bahwa dalam realitasnya ada “penyakit” dalam tubuh pemerintahan. Namun bukan penyakit seperti halnya dalam ilmu kedokteran. Namun bisa dikatakan adanya penyakit akut yang sulit dihilangkan, terutama dalam birokrasi di Indonesia. Makna ini agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosial kultural dan teknologi. Berbagai penyakit yang mungkin sudah deritanya atau mengancam akan menyerang perlu diidentifikasi untuk dicari solusi yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus”.

Dalam paradigma Lord Acton yang dinyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolute pasti korup, secara implisit juga menjelaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan menyelewengkan wewenangnya. Dalam hal ini selain sistem, juga aparaturnya. Karena itu perlu dipikirkan pula para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa dan kecenderungan menggunakan wewenangnya. Ini juga terkait patologi birokrasi itu sendiri. Melihat kekuasaan birokrasi publik menjadi sangat luas dan kuat dalam Etzionu-Halevy (1983) :

1.          Semakin meningkatnya ruang intervensi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.         Meningkatnya kompleksitas tugas pemerintahan

3.         Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berguna dalam membuat keputusan politik.

4.        Memiliki sumber informasi

5.         Pejabat politik memiliki sumberdaya serta selalu ada (tidak dibatasi waktu/pergantian)

6.        Pejabat politik tidak selalu memiliki kepentingan atau kontrol terhadap seluruh persoalan birokrasi.

7.         Menurunnya kekuasaan parlemen

8.        Adanya proses pergantian kepemimpinan yang menjadi areal birokrasi mencari peluang atau pengaruh

Patologi birokrasi bisa juga diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Patologi birokrasi dapat saja terwujud dalam ketidakmampuan pejabat politik di eksekutif (terpilih karena mandat politik) atau persoalan kinerja pejabat publik yang terpilih, yakni pejabat di birokrasi yang menduduki jabatan akibat proses politik., atau karena kinerja pemimpin administratif, yakni birokrat karir yang menduduki jabatan karir di birokrasi. Atau birokrasi itu sendiri secara institusi, atau para agen pemerintah atau para birokrat yang tidak mampu memberikan kepuasan publik.

Dalam hal ini patologi birokrasi dapat dilihat dari perspketif kelembagaan, kepemimpinan politik di eksekutif, perilaku para elit birokrasi maupun perilaku para birokrat pelaksana itu sendiri, atau gabungan dari unsure-unsur tersebut.

B. Kategori dan Ruang Lingkup Patologi Birokrasi

Menurut Siagian, patologi birokrasi bisa dikelompokkan dalam lima kategori, diantara adalah :

1.     Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi

2.    Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional

3.    Patologi timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.   Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif

5.    Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Diantara kelima kategori tersebut memiliki begitu banyak bentuk atau macam patologi birokrasi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Bentuk dan Macam Patologi Birokrasi

Persepsi, Perilaku, dan Gaya Manajerial	Kurangnya pengetahuan-Keterampilan	Tindakan Melanggar Hukum	Dimanifestasikan ke dalam Perilaku Disfungsional	Berkenaan dengan Situasi Internal Birokrasi
Penyalahgunaan wewenang dan jabatan	Ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan	Penggemukan biaya	Bertindak sewenang-wenang	Penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat
Persepsi atas dasar prasangka	Ketidaktelitian	Menerima sogokan	Pura-pura sibuk	Kewajiban sosial sebagai beban
Mengaburkan masalah	Rasa puas diri	Ketidakjujuran	Paksaan	Eksploitasi
Menerima sogokan	Bertindak tanpa berfikir	Korupsi	Konspirasi	Ekstorsi
Pertentangan kepentingan	Kebingungan	Tindakan criminal	Sikap takut	Tidak tanggap
Cenderung mempertahankan status quo	Tindakan yang tidak produktif	Penipuan	Penurunan mutu	Pengangguran terselubung
Empire Building	Tidak adanya kemampuan berkembang	Kleptokrasi	Tidak sopan	Motivasi yang tidak tepat
Bermewah-mewah	Mutu hasil pekerjaan yang rendah	Kontrak fiktif	Diskriminasi	Imbalan yang tidak memadai
Pilih kasih	Kedangkalan	Sabotase	Cara kerja legalistis	Kondisi kerja yang kurang memadai
Takut pada perubahan, inovasi, dan resiko	Ketidakmampuan belajar	Tata buku tidak benar	Dramatisasi	Inconvenience
Penipuan	Ketidaktepatan tindakan	Pencurian	Sulit dijangkau	Pekerjaan tidak kompatibel
Sikap sombong	Inkompetensi		Sikap tidak acuh	Tidak adanya indikator kinerja
Ketidakpedulian pada kritik dan saran	Ketidakcekatan		Tidak disiplin	Kekuasaan kepemimpinan
Jarak kekuasaan	Ketidakteraturan		Inesia	Miskomunikasi
Tidak mau bertindak	Melakukan tindakan yang tidak relevan		Kaku	Misinformasi
Takut mengambil keputusan	Sikap ragu-ragu		Tidak berperikemanusiaan	Beban kerja yang terlalu berat
Sifat menyalahkan orang lain	Kurangnya Imajinasi		Tidak peka	Terlalu banyak pegawai
Tidak adil	Kurangnya prakarsa		Sikap lunak	Sistem pilih kasih
Intimidasi	Kemampuan rendah		Tidak peduli mutu kerja	Sasaran yang tidak jelas
Kurang komitmen	Bekerja tidak produktif		Salah tindak	Kondisi kerja yang tidak nyaman
Kurang koordinasi	Ketidakrapian		Semangat yang salah tempat	Sarana dan prasarana yang tidak tepat
Kurang kreativitas dan eksperimentasi	Stagnasi		Negativism	Perubahan sikap yang mendadak
Kredibilitas rendah			Melalaikan tugas
Kurangnya visi yang imajinatif			Tanggungjawab rendah
Kedengkian			Lesu darah
Nepotisme			Paparazzi
Tindakan tidak rasional			Melaksanakan kegiatan yang tidak relevan
Bertindak di luar wewenang			Red Tape
Paranoia			Kerahasiaan
Sikap opresif			Utamakan kepentingan sendiri
Patronase			Suboptimasi
Penyeliaan dengan pendekatan punitive			Syncophancy
Keengganan mendelegasikan			Tampering
Keenganan pikul tanggungjawab			Imperative wilayah kekuasaan
Ritualisme			Tokenism
Astigmatisme			Tidak profesional
Xenophobia			Sikap tidak wajar
			Melampui wewenang
			Vasted interest
			Pertentangan kepentingan
			Pemborosan

Adapun ruang lingkup patologi birokrasi itu sendiri bila menggunakan terminologi Smith berkenaan dengan kinerja birokrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar yakni :

1.     Disfunctions of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.

2.    Mal administration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi :perilaku korup, tidak sensitive, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.