Mencari Sosok Ideal Presiden Masa Depan Indonesia

Mencari Sosok Ideal Presiden Masa Depan Indonesia Tulisan Ini Mendapat Juara 1 Nasional Kategori Dosen dari Pewarta Indonesia dengan total nilai 95 27 Pebruari 2012 14:03 | Oleh : Mohammad Ali Andrias KOPI - Euphoria reformasi pasca runtuhnya Orde Baru menuju era demokratisasi, sejatinya belum menunjukkan sesuatu yang membanggakan rakyat Indonesia. Rentetan krisis perpolitikan nasional, kesejahteraan ekonomi, dan konflik sosial antar kelompok masyarakat belum mampu dihentikan. Situasi ini semakin diperparah oleh minusnya kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun lokal yang “berlomba-lomba” bahkan berjamaah, mencetak penyalahgunaan wewenang kekuasaan, bukan mencetak prestasi yang membanggakan dimata rakyat. Mereka memperlihatkan apa yang sudah dinyatakan Lord Acton, bahwa “kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolute pasti korup”. Pemimpin atau wakil rakyat kita tidak memanfaatkan reformasi ini dalam memberikan amanah, jujur, atau contoh yang baik sebagai pemimpin, tapi menunjukan kearoganan sebagai pemimpin yang korup, oportunis, dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku, yang tujuan utamanya hanya mempertahankan kekuasaan dan meraup kekayaan sebanyak-banyaknya.
Jika krisis kepemimpinan ini terus diperlihatkan, bukan tidak mungkin akan memunculkan chaos yang jauh lebih besar. Karena masyarakat sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpin atau wakil rakyat, meski tidak semua pemimpin kita melakukan korup. Ketidakpercayaan atau sikap apatis ini bisa diperlihatkan dengan meningkatnya golput dalam setiap event pemilu atau pilkada, meski hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Namun variabel lain terhadap krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpin sudah semakin mengemuka, bahkan semakin menyedihkan bagi bangsa yang dulu pernah mengecap sebagai salah satu ‘Macan Asia’.
Mengutip prognosa peta politik nasional dari Herbeth Feith, sejak tahun 1955 hingga reformasi 1999, peta kekuatan dan kepemimpinan politik Indonesia hanya berkutat pada pemimpin yang membawa komunitas ideologis 1). Pemimpin negeri ini adalah pemimpin yang mengusung ideologi nasionalis atau Islamis, meski aliran sosialis dan komunis telah menghiasi peta politik nasional. Namun bukan kepemimpinan ideologis yang dibutuhkan sekarang ini, tapi program politik yang mensejahterakan rakyat.
Pola kepemimpinan di Indonesia juga menggunakan pendekatan tradisional dengan praktik budaya paternalistik, primodialisme, atau pemimpin yang memiliki trah keturunan garis kebangsawanan atau raja. Mungkin hal ini sah-sah saja sifat kepemimpinan “orang besar” karena sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan bakat dari garis keturunannya. Namun celakanya ketika rakyat menaruh harapan besar kepada pemimpin seperti ini, tidak sesuai harapannya dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, tapi malah melanggengkan penyalahgunaan wewenang dengan kelompok dilingkarannya, sementara rakyat hanya jadi objek yang dipimpin layaknya era monarkhi absolute, bukan melayani rakyat sebagai substansi demokrasi yang selalu didengungkan pada era reformasi ini.
Memang mencari sosok pemimpin ideal sangat sulit, namun harapan besar mencari sosok pemimpin ideal belumlah terlambat, bahkan pemimpin tersebut sudah ada di sekitar kita, hanya saja belum memiliki kesempatan naik ke tampuk kekuasaan. Dukungan dan partisipasi masyarakat Indonesia saat ini masih cukup besar, semakin rasional, selalu mengkritisi, dan memberi berbagai masukan yang membangun memilih pemimpin yang tepat. Meski tidak mencari seideal mungkin layaknya pemimpin besar umat Islam Rasullulah Muhammad SAW. Tapi setidaknya pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia sekarang ini, adalah pemimpin yang paham terhadap kebutuhan rakyat, dan selalu menghilangkan rasa haus untuk melakukan tindakan korup ketika berkuasa.
Munculnya presiden saat ini selalu hadir dari kalangan partai politik (parpol). Ironisnya mesin politik ini belum berbuat banyak dalam melahirkan kader-kader yang jujur, berahlaq, dan bersih dari segala tindakan korup. Parpol belum maksimal dalam memberikan pendidikan, sosialisasi dan rekrutmen politik. Bagaimana menjalankan etika dan moral politik yang substansial, parpol hanya mengejar suara politik rakyat, tapi kurang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Meski sejarah politik Indonesia memiliki pemimpin besar yang berkualitas, namun itupun tidak bebas dari segala cacat hukum, dan haus terhadap kekuasaan demi kepentingan pribadi dan golongannya.
Penulis mencoba melakukan kriteria sosok presiden yang layak memimpin Indonesia, sebagai berikut :
1) Pemimpin transformasional yakni, pemimpin mengajak pengikutnya untuk menaikan diri tingkat moralitas tinggi. Pemimpin ini menekankan kesadaran pengikutnya dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi, dan nilai moral seperti keadilan, kemanusian, dan menjauhkan tindakan korup 2).
2) Pemimpin kharismatik dirasakan masih dibutuhkan dalam menjustifikasi kualitas personal, heroisme, dan pemberian mandat. Pemimpin kharismatik berperan agar masyarakat yang sudah terfregmentasi ini, mau mengikuti dan mematuhi perintah atau saran agar program politik, ide-ide, serta bersatu memperbaiki moralitas bangsa bisa berjalan dengan semestinya.
3) Presiden harus memiliki sosok yang berkepribadian matang dan memahami rakyat. Pemimpin ini jelas memiliki tingkatan sifat, perilaku, dan perbuatan yang berahlaq, bermoral sebagai cerminan jiwanya. Sangat nista jika ada pemimpin politik mempunyai perilaku amoral seperti terlibat kriminalitas, perselingkuhan, narkoba atau menggunakan politik kekerasan dalam memaksakan kehendaknya.
4) Pemimpin partisipatif, dalam artian harus mampu mengakomodasi aspirasi dari bawah (bottom-up) atau bersifat demokratik. Pengambilan keputusan politik wajib semaksimal mungkin melibatkan stakeholder terkait. Berusaha menghindari pola-pola topdown, agar tidak terjadi krisis kepercayaan dan partisipasi.
5) Presiden terpilih seharusnya tanggalkan “jubah” sebagai kader salah satu parpol. Sehingga mereka lebih terkonsentrasi terhadap massa rakyat, bukan hanya kepada kelompok atau golongannya semata.
6) Jika sempat memunculkan wacana bahwa pemimpin muda. Pelabelan pemimpin muda atau tua amat relatif jika berdasarkan umur. Ukuran umur bukan masalah, yang pasti untuk menjadi pemimpin memiliki track record positif, tidak melakukan cacat hukum, atau menggunakan sistem merit seperti halnya dalam birokrasi atau kemiliteran. Bahwa pemimpin tidak ada yang muncul dari hal yang instant.
7) Mengenai pendidikan sangat jelas bahwa presiden harus mampu menduduki level tertinggi atau mencatat prestasi yang membanggakan. Jika pemimpin dari pihak sipil, minimal harus lulus bergelar doktor dengan predikat cumlaud. Sementara dari kalangan militer, jelas harus menimal berbintang empat tapi juga pernah mengecap pendidikan minimal master dengan predikat terbaik.
8) Permasalahan gender bagi sistem demokrasi dan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim memang masih dalam perdebatan. Meski Indonesia pernah mempunyai presiden perempuan, namun penulis menegaskan bahwa pemimpin politik di Indonesia saat ini sebaiknya berasal dari kaum maskulin, yang dinilai dari sisi psikologis lebih tegas dalam pengambilan kebijakan.
9) Pemimpin demokratis harus memiliki sense sebagai pelayan publik, bukan sebagai raja. Pemimpin atau pejabat politik sebaiknya mau turun ke lapangan tanpa mendapat pengawalan atau protokoler yang rumit. Seperti sesering mungkin menggunakan transportasi publik, atau ikut mengantri layaknya warga biasa dengan tidak menggunakan pihak ketiga atau stafnya.
10) Bagi bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama, mencari pemimpin politik memang selalu diisukan dengan masalah primodialisme. Sosok pemimpin yang berjiwa nasionalisme harus diutamakan. Tanggalkan kesan sebagai putra daerah atau pemimpin yang mewakili rakyat tertentu. Sehingga rakyat dari suku, agama, atau kaum minoritas merasa sebagai salah satu bagian dari perhatiannya.
11) Pemimpin harus memiliki ketegasan dan disiplin yang ketat dalam hal peraturan yang dibuatnya. Pemimpin wajib memberikan reward atau punishment terhadap bawahannya dalam organisasinya. Segera tertibkan ketika mendapat laporan adanya oknum-oknum birokrat yang melakukan pelanggaran hukum. Namun sikap mosi tidak percaya tetap dikedepankan, tapi ketika ada bukti kuat segera berani ambil keputusan jangan banyak pertimbangan.
12) Permasalahan money politics memang sangat sulit dihilangkan. Jika ingin mendapat kepercayaan rakyat kembali bahwa money politics jangan dijadikan budaya. Calon pemimpin rakyat tanggalkan budaya seperti ini, sehingga ketika naik ketampuk kekuasaan tidak berencana melakukan korupsi untuk mengembalikan modal awal, ketika merebut suara rakyat dengan politik uang.
Harapan besar mencari sosok pemimpin memang belum hilang, jika dalam situasi politik penjajahan Bung Hatta pernah mengilustasikan bahwa bangsa ini membutuhkan sosok Bung Karno. Tapi bukan kualitas dan kapasitasnya saja, tapi juga kuantitasnya. Harus ada figur-figur Soekarno-Soekarno lain untuk mampu menopang bangsa ini. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna, minimal pemimpin ini mampu mengembalikan kepercayaan rakyat dan mensejahterakan rakyat bagi keberlangsungan bangsa ini.
Referensi:
Pranoto, Bambang. 2001. Sejarah Kelam dan Kecerahan Masa Depan Indonesiaku. Penerbit : Sekretariat Jenderal GMNI. Halaman 48.