Rabu, 13 Juni 2012

“Perburuan Rente” Kekuasaan 2009-2014

“Perburuan Rente” Kekuasaan 2009-2014

Oleh : Mohammad Ali Andrias

Perburuan rente merupakan fenomena yang sering kita temukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, atau kajian pelaku bisnis untuk mendapatkan kemudahan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (dengan atas nama publik), dengan memberikan hak-hak tertentu kepada satu, atau sekelompok orang pelaku bisnis dari lisensi atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan mendapatkan berbagai keistimewaan dalam usaha bisnisnya.
Pengertian rente juga sudah mendapatkan kajian pada studi ekonomi politik, rente disini merupakan sebagai imbalan yang tidak beresiko, dan paling mudah. Maka rente dalam analisis ekonomi politik yang dimaksud sebagai sifat pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dan modal yang seharusnya menjadi hak milik publik atau pelaku bisnis lainnya dengan persaingan yang sempurna tanpa ada campur tangan pemegang regulasi (pemerintah).
Dalam ekonomi klasik, rente merupakan perolehan yang wajar dan sah sebagaimana pelaku ekonomi (pemilik modal, tenaga kerja), sementara pelaku ekonomi yang mendapatkan rente (sewa) dari kepemilikan lahan atau tanah yang  bisa disewakan kepada investor lain. Aktor rente ini tanpa banyak mengeluarkan modal dan resiko besar sebagaimana pemilik modal dengan membangun perusahaan dan alat-alat produksinya, jika buruh/tenaga kerja akan mendapat imbalan atau upah dengan tenaga dan pikirannya. Kedua pelaku ekonomi (pemilik modal atau buruh) sangat beresiko dalam proses ekonomi. Jika perusahaan terancam bangkrut kalau usahanya tidak menguntungkan, sementara buruh akan kehilangan pekerjaannya.
Kendati demikian, pengertian rente dalam ekonomi politik akan menjadi negatif, jika seseorang atau pelaku bisnis mendapatkan keuntungan dari sekelompok orang karena mendapatkan keuntungan dengan kemudahan dari proteksi (perlindungan) dan privasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Kemudahan itu muncul karena diberikan oleh pihak yang berkuasa untuk menentukan atau berkat kegigihan dari pengusaha untuk berburu hak dari pemerintah.
Karena amat mudahnya mendapatkan keuntungan maka menikmati rente amat mengasyikan. Hal ini menyebabkan ada kecenderungan masyarakat untuk sekedar berburu mendapatkan rente. Masyarakat yang mempunyai perilaku memburu rente, kemudian disebut dengan masyarakat pemburu rente. Aktivitas bisnis yang dilakukan bukan didasarkan oleh keterampilan usaha yang dimiliki berupa keuletan, kerja keras, dan kreativitas. Melainkan dilakukan karena mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rente.
Kasus perburuan rente sudah diimplementasikan pada era kekuasaan Soeharto, dimana kerabat dekat yang menjadi rekan bisnisnya misal Bob Hasan dan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang terjun ke dunia bisnis mendapat keistimewaan fasilitas usaha dari “istana”. Sehingga bisnisnya lancar tanpa ada hambatan dari pesaing bisnis dari dalam maupun luar negeri yang mencoba membuka pasar di Indonesia. Mereka (pelaku bisnis) kroni-kroni Soeharto mampu memonopoli bisnis. Harga tinggi di pasaran tidak menjadi masalah karena tidak adanya pesaing sebagai pilihan bagi rakyat.
Bagaimana jika “perburuan rente” ini yang dimaksud dalam tulisan ini, dengan dimensi yang berbeda yakni pada permasalahan lain tentang pergelaran perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan politik (eksekutif dan legislatif) periode 2009-2014 mendatang. Apakah perebutan jabatan politik ada aktor-aktor ketiga yang menjadi “pemburu rente” ini akan terjadi. Jika saya mengamati pada pemerintahan SBY yang diusung oleh beberapa partai politik pendukung, terutama elit politik yang menjabat sebagai di dalam birokrasi khususnya menteri , akan mendapat tambahan “amunisi” dengan beberapa fasilitas agar sokongan suara pada pemilu mendatang minimal bisa tetap aman.
Keuntungan dari pemerintahan incumbent tersebut, mereka mampu menyusun strategi politik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menurutnya populis, tapi sebenarnya hanya strategi kampanye pada pemilu mendatang. Misalnya dengan menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500 per liter. Tapi amat disangsikan bahwa pemerintahan SBY merupakan pemerintah yang berani menaikkan BBM lebih dari dua kali, dengan alasan mengikuti harga minyak dunia. Kalau memang SBY seorang nasionalis, mengapa negara penghasil minyak terbesar harus mengikuti harga minyak dunia, tanpa mampu melakukan bergaining position dengan kebijakan sendiri. Tapi yang patut dicatat adalah tentang penjegalan aturan calon presiden yang harus diusung oleh parpol, sehingga calon presiden yang tidak terlibat dalam parpol (calon independen) dipastikan tidak bisa mengikuti pesta demokrasi mendatang.  Dan masih banyak lagi agen-agen politik atau aktor-aktor politik, serta beberapa pengusaha yang berkeliaran disekitar pemerintah yang berusaha menjadi penjilat pemerintah untuk mendapat fasilitas istimewa dari negara. Mungkin aktivitas ini dianggap wajar dalam politik praktis di Indonesia saat ini.
Tapi yang harus diingat, jika budaya ini tidak segera diberantas dalam sistem politik di Indonesia. Maka posisi pemerintah (birokrasi) untuk melayani rakyat secara netral tidak akan pernah terwujud. Posisi pemerintah akan terus dipengaruhi oleh agen-agen politik oportunis yang menguntungkan secara sepihak. Sementara rakyat yang di luar lingkaran pemerintah hanya menunggu kebijakan yang populis pada masa-masa jabatan politik di eksekutif dan legislatif akan berakhir (biasanya kebijakan populis ini akan muncul setelah 4 tahun menjabat). Karena elit-elit politik akan memunculkan janji-janji surga kepada rakyat agar dukungan politik tetap aman.
Kendati demikian, bukan berarti situasi ini tidak akan bisa berubah. Perubahan politik di Indonesia yang amat demokratis dan pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya akan bisa terwujud. Jika adanya partisipasi dan peran aktif dari rakyat untuk terus mengawasi roda pemerintahan yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat harus cerdas memilih aktor-aktor politik yang tepat, serta memiliki track record (reputasi) yang baik untuk menduduki kursi di eksekutif maupun legislatif. Agar sistem politik di Indonesia sesuai dengan hakekatnya untuk melakukan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.


Mohammad Ali Andrias
Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi
Tasikmalaya




Jerussalem, Kota Suci Yang Penuh Konflik

Jerussalem, Kota Suci Yang Penuh Konflik
Oleh : Mohammad Ali Andrias


Jerusalem kota suci yang penuh makna sejarah, kota yang yang dimiliki tiga agama samawi yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Akan tetapi kota ini selalu menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan, karena kota ini tidak pernah sepi dari pembicaraan dan pemberitaan dari berbagai media yang meliputnya. Karena kota suci ini selalu dirudung pertikaian yang tidak pernah kunjung padam dari awal periode Hyksos (1750-1500 SM) sebelum kota ini didatangi oleh penduduk, zaman Chalcolithic (3500 SM) periode pemukiman pertama terbentuk, hingga periode dimana Allah menurunkan Nabi-Nabinya di wilayah tersebut untuk memberikan pantunan agama kepada seluruh umat di dunia, agar menyembah penciptanya yang Esa, serta memberikan kemaslahatan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Hingga kota selalu diperebutkan bangsa-bangsa di dunia terutama oleh bangsa Israel (Yahudi) dan Palestina (Islam) saat ini. Kota suci ini tidak bisa dibandingkan dengan kota manapun di dunia ini tentang sejarahnya yang penuh dengan pertentangan dari tiga agama tersebut.
Kota ini selama berabad-abad lamanya selalu mendatangi dengan berziarah ke Jerusalem untuk bertemu Tuhannya (Allah) dengan cara yang berbeda-beda untuk menyembah Tuhan, bagi yang sangat mempercayainya bahwa kota tersebut adalah “pintu gerbang” menuju surga. Sullivan penulis asing yang disadur dari Trias Kuncahyono dalam tulisannya (Jerusalem, kesucian, konflik dan pengadilan akhir) berjudul Jerusalem: The Three Religions of the Temple Mount menuturkan, ketiga agama samawi tersebut memandang Jerusalem sebagai pintu menuju surga. Disinilah terjadinya pertemuan antara surga dan akhirat, tempat terjadinya perlawanan antara surga dan bumi. Jerusalem dikuduskan (disucikan) oleh agama dan tradisi, oleh sejarah dan teologi oleh tempat-tempat suci dan rumah-rumah ibadah. Itulah Jerusalem kota yang selalu dipuja-puja, ditakzimkan oleh umat Yahudi, Islam dan Kristen. Semua itu mencerminkan kegairahan dan kesalehan dari tiga agama monoestik, yang semuanya dikaitkan ke Jerusalem dengan pemujaan dan cinta.
Semua umat ketiga agama tersebut merasa, jika menginjakkan kaki mereka di Jerusalem akan merasa dekat dengan Tuhan (Allah) secara fisik maupun batin. Disini mereka merasa bisa bertemu Tuhan, di tempat inilah manusia merasa bisa berbicara dan bersentuhan dengan Tuhan sang Pencipta. Ketiga agama samawi sama-sama mencintai Tuhannya, dan mengungkapkannya dengan cara masing-masing. Jika Yahudi berdoa di Tembok Barat (Tembok Ratapan), umat Kristiani berziarah ke makam Yesus, dan Islam mengunjungi Dome of The Rock (Masjid Qubbath) dan Masjid al Aqsa. Kedua masjid tersebut berhubungan dengan perjalanan malam Rasullulah mengunjungi Sidratul al Muntaha (ke Singgasana Allah).   
Keunikan Jerusalem berasal dari warisan sejarahnya yang berkaitan dengan munculnya peradaban dan sebagai pusat ketiga agama tersebut, atau perebutan wilayah kota suci berabad-abad lamanya, mulai Raja Daud menaklukkan Jerusalem hingga pencaplokkan oleh Israel terhadap Palestina setelah mendapat mandat dari Inggris (1917-1948) berakhir. Setelah Inggris menguasai Palestina sesudah mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia I. Melainkan keunikan Jerusalem (tanah suci) ini dari arti spiritualnya yang sudah dikatakan sebelumnya dari tiga agama samawi terbesar di dunia. Walau ketiganya berbeda dalam konsep fundamental tentang ajaran, iman dan ritual ibadahnya. Disatukan oleh kecintaan mereka terhadap Jerusalem.
Selama berabad-abad, Jerusalem menjadi sebuah simbol, lambang persatuan dengan Tuhan. Kota tersebut, manusia merasa menemukan Tuhannya. Manusia tidak hanya merasakan bahwa Tuhan ada “di luar sana”, tetpai juga disekeliling mereka. Tuhan dirasakan begitu dekat ada dalam tarikan napas, dan ada di dalam hati mereka baik sedang bahagia maupun sedih. Ketika kota dilecehkan, semua umat merasa bahwa mereka pun merasa dilecehkan. Jerusalem sungguh berarti bagi banyak orang banyak pihak.
Jerusalem Untuk Siapa ?
Dimensi dari aspek agama telah memberi beban yang berlebih kepada Jerusalem, sekaligus menambah kekusutan identitas sosial dengan konflik yang amat kontradiktif, sehingga kota itu menjadi fokus kepentingan global. Agama sendiri tak mampu mengatasi konflik yang terjadi selama ini. Agama malahan sering tampil sebagai dua wajah yang saling berbeda. Di satu sisi, agama merupakan tempat orang menemukan kedamaian dalam hidup. Di dalam agama banyak orang untuk menimba ilmu dan kekuatan, serta mendapatkan pijakan saat berhadapan dengan penderitaan dan penindasan. Namun di sisi lainnya, agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan. Sering muncul adanya pembelaan bahwa agama bukan pemicu utama konflik. Yang sering dipermasalahkan ketika ada konflik sosial adalah masalah kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, perebutan kekuasaan politik. Akan tetapi mengapa agama yang dikatakan bukan sebagai pemicu utama konflik, justru memberikan jaminan bagi yang bersengketa. Malahan agama cukup sering bukannya mengelakkan konflik, tetapi agama memberikan landasan ideologis (melegalkan) dan pembenaran simbolis pada konflik tersebut.
Jika konflik agama di tanah Palestina yang sekarang sedang diperebutkan dan diklaim sepihak oleh Israel sebagai tanah suci milik Yahudi, atau milik umat Kristen karena penting sebagai wilayah dimana pusat ajaran Yesus Kristus muncul dan berkembang dari Jerusalem. Apakah klaim ini dibenarkan jika agama yang suci harus saling bertempur, membunuh untuk mencari pengakuan yang sepihak. Malahan menurut seorang profesor arkeologi dan seorang menafsir kitab injil perjanjian lama dari Chicago, Amerika Serikat, Leslie Hoope mengatakan simbol Jerusalem yang diakui dan sangat dikenal oleh masyarakat dunia bukanlah tempat suci Yahudi ataupun Kristen. Melainkan tempat suci milik umat Muslim yakni Dome of the Rock (mesjid Qubbath atau sering disebut mesjid Umar bin Khatab sahabat Rasullulah) atau mesjid al Aqsha sebagai perjalanan semalam Rasul ke Sidratul al Muntaha. Simbol Dome of the Rock bukan hanya dari sejarah spiritualnya, namun dari sisi kubahnya yang menjulan terbuat dari emas. Jika pendatang melihat ke kota Jerusalem pasti dapat mengatakan bangunan tersebut adalah mesjid Qubbath (Dome of the Rock). Bisa dikatakan sebagai jawaban atas Jerusalem terhadap Paris yang memiliki Menara Eiffel, Malaysia mengagumi menara Petronas, China mengagumi Tembok Cinanya, atau kota-kota dunia yang memiliki bangunan sebagai simbol kebanggaan, kekuatan, atau kekuasaan bagi negara.
Namun yang paling mendasar dari pertikaian yang terus berlanjut hingga kini, milik bangsa atau agama mana yang berhak menempati wilayah tersebut. Jika kita mempelajari sejarah Jerusalem semua bangsa bisa mengklaim tanah suci tersebut. Semua perjanjian perdamaian, resolusi ke resolusi yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas Jerusalem telah dikeluarkan untuk meredakan konflik di wilayah tersebut. Namun tidak ada satupun yang bisa menataati perjanjian atau resolusi yang sudah disepakati. Berbagai usulan dilontarkan, salah satunya Jerusalem harus terbagi menjadi dua wilayah milik banga Palestina dan Israel. Bahkan Paus Yohanes Paulus II pun memberikan solusi bahwa Jerusalem harus di jadikan wilayah Internasional atau menjadi wilayah yang dikuasai oleh PBB. Baik Israel maupun Palestina tidak boleh mengklaim Jerusalem sebagai Ibu Kotanya. Namun PBB sendiri tidak sanggup mengimplementasikan usulan tersebut, sehingga kekacauan (chaos) terus terjadi di wilayah tersebut. Namun menurut pandangan saya, usulan Paus tersebut sebagai solusi terbaik dengan menjadikan wilayah tersebut (Jerusalem) sebagai wilayah internasional. Sehingga bangsa dan agama manapun bisa leluasa untuk berdoa dan beribadah di kota suci untuk menghadap secara langsung dengan Tuhannya, tanpa ada pertikaian dan pertempuran yang sudah banyak memakan korban manusia dan materiil.                                                                                     
                  
                                                                                         Mohammad Ali Andrias
                                 Dosen Program Studi Ilmu Politik UNSIL Tasikmalaya

Konteks “Haram” MUI Terhadap Golput

Konteks “Haram” MUI Terhadap Golput

Oleh : Mohammad Ali Andrias

Ketika transisi demokrasi coba digulirkan sebagai sebuah sistem politik di Indonesia, maka konsep demokrasi pun pada hakekatnya harus dilandasi oleh beberapa aspek yang melandasi pilar demokrasi tersebut. Namun ironisnya, ketika lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat yang golput (golongan putih) pada pemilu 2009 sama sekali tidak mendasar dan arogan, bahkan lembaga tersebut mencoba melakukan pengekangan terhadap proses demokrasi yang terus mencari bentuk ideal di Indonesia.
Seharusnya ancaman golput dari beberapa kelompok masyarakat harus diperhatikan secara seksama dan proporsional, mengapa ancaman golput terhadap pemilu bermunculan?. Pemerintah (eksekutif) dan kalangan elit politik yang akan menjadi calon legislatif harus paham, bahwa munculnya ancaman golput merupakan salah satu bukti ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah (eksekutif) maupun legislatif akan membawa perubahan ekonomi, sosial dan kehidupan politik saat ini. Ancaman golput bermunculan akibat dari korban-korban politik dan ekonomi oleh pemerintah, sementara legislatif sebagai wakil rakyat tidak mampu, bahkan dianggap berkoalisi dengan pemerintah dan pengusaha dengan mendukung kebijakan yang tidak merakyat. Penggusuran pasar-pasar tradisional yang diganti dengan pasar modern, terabaikannya korban lumpur Sidorjo, SKB 4 Menteri, masih mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta kelangkaan pupuk bagi petani. Merupakan salah satu contoh dari sekian permasalahan yang belum terselesaikan, bahkan tidak ada solusi yang tepat untuk mengeliminir permasalahan tersebut.
     Bahkan persentase pemilu di salah satu negara yang paling demokrasi di dunia yakni Amerika Serikat (AS), keikutsertaan pemilih secara umum menurun dari 64 persen pada tahun 1960 menjadi 50 persen lebih pada 1996. Lembaga statistik di AS mengindikasikan penurunan ini karena publik tidak puas dengan situasi politik, dan masalah-masalah kontroversial dalam pemerintahan dan calon-calon legislatif yang akan duduk di parlemen. Dengan demikian untuk kembali meningkatkan kepercayaan  publik kepada pemerintah dan wakilnya di parlemen, dua lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat tersebut harus memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar pencitraan positif pemerintah dan legislatif kembali pulih. Dengan membandingkan situasi politik tersebut, bagi MUI sendiri sangat tidak beralasan untuk mengeluarkan fatwa haram bagi kelompok masyarakat yang mengancam golput pada pemilu 2009. bagi pemerintah dan legislatif ancaman golput tersebut harus dilihat secara objektif dan proporsional.
Sebagai sebuah negara yang mencoba belajar berdemokrasi akan berjalan secara efektif, apabila  memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh di dalam lingkungannya dan memahami aspek-aspek yang melandasi pilar demokrasi yang sudah diutarakan sebelumnya. Aspek-aspek yang melandasi pilar demokrasi adalah (1) pluralisme, memahami konsep demokrasi tanpa mengetahui keberadaan masyarakat yang plural sama saja mencita-citakan sesuatu tanpa mengetahui dasar pijakannya. Heterogenitas masyarakat Indonesia dari aspek budaya, agama, suku dan etnis adalah suatu kenyataan. Dengan demikian membangun konsep demokrasi dalam bidang apapun akan lebih “membumi” apabila didasarkan pada kenyataan tersebut. Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keunikan dan kekhasan. Pluralitas tidak dapat disematkan pada “situasi cerai berai” dan”permusuhan” yang tidak mempunyai tali pengikat atau korelasi apapun. Oleh karena itu, dalam kehidupan pluralisme, masing-masing mempunyai identitas sendiri. Namun dalam beberapa hal ada identitas yang sama. Jika seseorang berbeda jenisnya (laki-laki dan perempuan), maka disana ada identitas yang sama, yakni sama-sama mempunyai jiwa (dapat pula nurani). Jika antar suku mempunyai ciri khas tertentu, maka mereka mempunyai identitas yang sama yakni nasionalisme. Jika ada suatu komunitas yang mempunyai isme (aliran) tertentu dalam bidang politik, maka disana ada metode yang signifikan dengan cara-cara pemenuhan suatu kebutuhan dan kepentingan. Jika ada suatu nilai filosofi yang menjadi dasar ideologi, maka di sana ada kebebasan yang dimiliki setiap pemikiran. Itulah pluralisme yang merambah ke setiap tepi kehidupan, bahkan tidak ada sejengkalpun suatu kehidupan lepas dari pluralitas.
Keunikan pluralitas dalam Kuntowijoyo (1997) adalah mengakui akan perbedaan dengan lainnya, meskipun ia tidak akan melepaskan kekhasan sendiri. dalam budaya akan muncul suatu kaidah yang berbunyi : “Selain budaya ada budaya yang lain”. “Selain ideologinya, akan ada ideologi lainnya,” selain agama ada agama lainnya”. Prinsip pengakuan dalam masyarakat yang majemuk inilah menjadi standar utama bagi pluralisme.
Bila demokrasi di bangun berdasarkan nilai-nilai pluralisme yang benar, maka akan dapat diterima sebagai pengembangan dari nilai-nilai yang sebenarnya telah dimilikinya. Mereka mengakui adanya kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis, atau kelompok sosial dengan lainnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Pemahaman terhadap demokrasi yang dilandasi dengan semangat pluralisme merupakan konsep rasional yang telah disadari oleh founding father bangsa, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika untuk kehidupan berbangsa. Suatu keniscayaan yang tidak mungkin terbantahkan adalah keberagaman tersebut tidak dapat selalu berjalan mulus, bahkan akan terjadi konflik. Sebab dalam kehidupan sehari-hari pasti akan selalu berinteraksi antara suku, etnis, agama yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran baru yakni munculnya sikap (2) toleransi di dalam kehidupan mereka. Toleransi adalah sikap rasional dalam kehidupan yang beragam. Namun toleransi harus distandarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pengakuan akan perbedaan disadari sebagai perbedaan yang tidak saling menyinggung. Pembangunan toleransi dalam budaya Indonesia belum sepenuhnya dapat diaplikasikan secara menyeluruh. Terutama dalam ranah politik. Bukan saja pendidikan bangsa yang masih lemah, tetapi keberagaman bangsa Indonesia masih menjadi suatu problem yang sering muncul ke permukaan.
Dengan demikian memerlukan waktu yang relatif lama, kadang faktor internal, baik dari sisi budaya, agama atau kelompok menjadi pemicu dari munculnya tindakan-tindakan intoleran. Atau bisa jadi faktor eksternal, seperti kebijakan yang tidak rasional, sehingga mendiskriditkan kelompok lain dan memunculkan perbuatan intoleran. Akibat dari pendidikan yang lemah tersebut belum dapat mengikuti arus demokrasi yang sebenarnya. Kondisi ini mempermudah munculnya bentrokan sosial, baik atas dasar budaya, aga,a maupun hanya sekedar berbeda suku, etnis dan tempat tinggal. Bahkan apabila meninjau dari perjalanan demokrasi Pancasila yang tergores dalam panggung sejarah bangsa Indonesia, kiranya belum diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Demokrasi tersebut hanya “embel-embel”. Masih menjadi sebuah cita-cita yang ideal. Karena landasan pluralitas dan toleransi belum sepenuhnya dijadikan tonggak demokrasi. Hal ini dapat ditengok dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
Pada dasarnya pelaksanaan di tengah kehidupan bangsa adalah sebuah pengakuan akan martabat manusia yang paling agung. Pluralisme sebagai suatu kenyataan dan toleransi sebagai sikap bijak, adil dan rasional yang menjadi dasar demokrasi belum berjalan secara “ikhlas”, manakala belum dapat memahami konsep (3) proporsionalisme. Dalam kerangka demokrasi tindakan proporsionalitas juga dapat tercermin dalam diri manusia, baik sebagai individu, kelompok maupun dalam negara, seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Dengan demikian akan sah dan rasional, apabila negata membuat suatu kebijakan yang didasarkan pada budaya setempat. Penerapan keadilan didasarkan pada nilai sosial buaya setempat, baik dari sisi komutatif maupun dari sisi distributif. Dalam pengertian yang sama. Dalam pengertian yang sama, agama mempergunakan kata adil melalui dua kata yakni al qisth dan al adlu. Dalam tataran sosial maupun pilitik, pembagian sesuatu yang sama persis, belum tentu menggambarkan tindakan tersebut adil. Demikian pula pembagian sesuatu yang tidak sama, juga belum tentu adil. Oleh karena itu keadilan adalah tindakan secara proporsional.
Warga bangsa yang demikian banyak ragam dan coraknya, sehingga memerlukan formulasi demokrasi yang dapat menampung dari seluruh kepentingan dan kebutuhan mereka. Secara penuh mungkin tidak dapat terwujud dalam menampung seluruh keinginan warga. Dari sinilai demi kepentingan bangsa yang lebih besar, dari sisi kestabilan, kenyamanan, kemananan. Tiga pilar demokrasi dapat disosialisasikan sebagai upaya untuk membentuk kesadaran awal dalam melangkah mengikuti tatanan kehidupan berbangsa yang lebih baik.  



Mohammad Ali Andrias
Dosen FISIP Universitas Siliwangi
Tasikmalaya

Jumat, 25 Mei 2012

Cengkraman 'Gurita' Itu, Bernama 'Asing'

Cengkraman 'Gurita' Itu, Bernama 'Asing'

Yusuf Senopati Riyanto - detikNews
Kamis, 24/05/2012 10:59 WIB

Jakarta : Sudah lebih kurang 14 tahun Reformasi, masih banyak berbagai hal yang mungkin masih belum kita sadari, seperti Pasal 33 UUD 1945, Bab XIV.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jelas dinyatakan bahwa segala hal seperti, air, tanah, hasil Bumi Indonesia dikuasai oleh Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat. Begitulah bunyi Pasal tersebut antara lain secara harfiah.

Globalisasi Perusahaan Asing

Seiiring dengan gembar-gembor globalisasi kita masyarakat seolah 'terpukau' takjub, dimana seluruh sendi kehidupan kita Anak Nusantara 'terbuka' seluas-luasnya. Sepertinya tidak ada batasan lagi mana yang dapat peran serta asing dan mana yang tidak. Seluruh sendi kehidupan di Nusantara.

Apabila Kita kembali kepada isi utuh Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka hakekatnya adalah segala hal sensitif, strategis bahkan pribadi (Indonesia) alangkah bijak tetap dikuasai Negara.

Migas misalnya, kita dapat lihat dengan mata telanjang sekalipun bahwa telah lebih dari 50% masuk asing kedalam Industri tersebut.

Apa iya? Silahkan lihat berapa banyak retail, gerai yang telah beroperasi. Ini baru dari satu sektor, belum lagi yang kasat mata, atau diluar sektor tersebut.

Menguntungkan?

Apa berbagai hal tersebut menguntungkan? Jawabanya dapat tanyakan pada masing-masing nurani Kita Anak Nusantara. Mengapa? Karena harkat martabat sebagai Bangsa dapat saja tergerus oleh 'gempuran' asing di Nusantara ini.

Kita Manusia Indonesia, anak Nusantara, Melayu, selalu memiliki ungkapan Peribahasa. Antara lain: Dimana Bumi Dipijak Langit Dijinjing. Lalu Dimana Bumi Dipijak Langit Dijinjing? apabila gempuran asing begitu lebar,luas, bahkan keseluruh lini bangsa? Gurita itu bernama 'Asing'.

Kesadaran, Duduk Bersama

Berbagai hal tersebut diatas, terus terang saja 'menggambarkan' ketidak pedulian Kita terhadap berbagai ragam yang terjadi. Diantaranya Bab XIV pasal 33 UUD 1945 tersebut. Ini amanah Undang-Undang Dasar 1945( selanjutnya UUD 45).

Tolak ukur, atau Patron Kita adalah UUD 45 dan Pancasila Bukan? Apakah tidak ada kesadaran Kita? khususnya Para Tokoh Nasional untuk duduk bersama dalam kaitanya bagaimana NKRI, Nusantara,Indonesia saat ini dan kedepan?

Janganlah kita mengedepankan ego, pribadi kita masing-masing. Leburlah dengan duduk bersama, berbagi untuk Nusantara saat ini dan kedepan. Bhineka Tunggal Ika.

Diawali dengan niat tulus, Ikatan tali silaturahim, semoga kebersamaan itu ada. Alangkah mahalnya nilai sebuah Demokrasi apabila tidak adanya kesadaran Kita Semua elemen Bangsa. Nusantara Indonesia. Demi Persatuan dan Kesatuan.

*Penulis adalah alumni Magister Hukum UNPAD Bandung

Selasa, 22 Mei 2012

34 Years Anniversary, Saatnya UNSIL Go Internasional

34 Years Anniversary, Saatnya UNSIL Go Internasional


Oleh : Moh. Ali Andrias., S.IP., M.Si

Universitas Siliwangi Tasikmalaya (UNSIL) kini sudah menginjak 34 tahun untuk mengisi perjuangannya dalam memberikan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Bagi sebuah institusi pendidikan atau universitas, umur 34 tahun ini dianggap masih sangat muda, jika kita selalu membandingkan dengan universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau Universitas Padjajaran dan Universitas Jenderal Soediraman yang paling dekat dengan UNSIL. Namun ukuran bagi suatu kesuksesan bagi sebuah institusi pendidikan tidak bisa dinilai dari lamanya berdiri. Ukuran suatu kesuksesan bagi universitas maupun institusi pendidikan adalah bagaimana perjuangannya dalam mencetak anak-anak bangsa atau alumni yang bisa diterima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi negaranya. Bagaimana hasil pendidikan selama ini bisa dimanfaatkan masyarakat maupun stakeholder lainnya.   
 Selama ini wilayah Tasikmalaya selalu terkenal dengan pondok pesantren yang sudah lama berdiri dan berjuang dalam pendidikan bagi masyarakat di Tasikmalaya seperti Cipasung, Sukamanah, Sukahideng, dan puluhan pondok pesantrennya lainnya. Sehingga Tasikmalaya terkenal dengan julukan Kota Santri. Namun kini masyarakat Priangan Timur, khususnya masyarakat Tasikmalaya semakin bangga lagi dengan berdirinya Kampus perjuangan UNSIL, yang berjuang dalam dunia pendidikan dan pengabdian bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Umur 34 Tahun bagi ukuran manusia normal sudah dianggap sudah sangat dewasa dan semakin matang dalam karir maupun berkeluarga. Begitupula bagi UNSIL yang sudah menginjak umur tersebut, sudah waktunya semakin eksis menjadi institusi pendidikan yang berfikir go internasional. Kemudian menjadikan kampus perjuangan kita ini menjadi salah satu institusi pendidikan yang selalu mencetak mahasiswa yang berfikir kreatif dan inovatif, serta dosen-dosen yang selalu melaksanakan Tri Dharma Pendidikan seperti Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian bagi masyarakat. Diharapkan pada usia 34 Tahun ini UNSIL menjadi salah satu institusi pendidikan di wilayah timur yang memiliki pengaruh besar dan kuat, memberikan masukan dan saran bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Senin, 14 Mei 2012

"Saya Sudah Jadi Presiden"

"Saya Sudah Jadi Presiden"

Dia mengungkap modus baru mafia hukum sampai pemilu presiden 2014 nanti.

Jum'at, 9 Desember 2011

VIVAnews - Berbincang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD begitu lepas, seperti tak ada batas, tak ada beban. Saat berkunjung ke kantor redaksi VIVAnews.com, Senin siang, 5 Desember 2011, ada sejumlah hal dan pemikiran baru yang disampaikan mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu--dari mulai proses pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Abraham Samad; jual-beli pasal di DPR, tren korupsi, hingga pengalamannya sebagai orang dekat mendiang Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Sejumlah di antaranya diwanti-wantinya supaya off the record.

Berikut percakapan dengan guru besar hukum kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu, yang kadang berlangsung serius, kadang ger-geran.
Anda menaruh harapan kepada Abraham Samad, Ketua KPK yang baru?
Saya berharap, iya, karena dia itu terpilih karena kecelakaan kompromi saja. Tidak ada yang memperhitungkan dia. Begini, semula saya bertemu dengan politisi Golkar. Mereka mengatakan saya ini teman Busyro Muqodas dan memberitahu bahwa Busyro tidak akan terpilih lagi menjadi ketua KPK.

Saya bilang ndak apa-apa. Tidak apa-apa mau terpilih atau tidak. Dikira, karena saya teman Busyro, karena memperpanjang jabatannya empat tahun itu, saya punya andil agar Busyro tetap menjadi Ketua KPK. Nggak ada urusannya.

Lalu saya tanya mereka, "Calon Anda siapa?" Ternyata, calon mereka Bambang Widjojanto. Mereka tidak mau Busyro, karena dianggap penakut dan peragu.

Golkar mendukung Bambang?
Ya, sampai saat terakhir. Mereka tidak mau Yunus Husein karena katanya terlalu pro Istana. Bambang kan keras. Justru karena itu kata mereka. Mereka bilang ke saya, "Kami dari Golkar tidak apa-apa para politisi kami dimasukkan penjara karena korupsi. Silakan. Tapi, KPK harus berani juga menangkap partai lain, Partai Demokrat. Bambang berani. Kami ditangkap, orang partai lain pun ditangkap. Dan Century akan terungkap."

Nah, tarik-menarik ini tidak ketemu sehingga akhirnya di luar rapat resmi Setgab. Lalu muncul lobi yang dimotori PDIP dan Hanura. Tiba-tiba muncul suara sebagai Ketua KPK: Bambang tidak, Yunus tidak, Busyro apalagi. Lalu muncullah nama Abraham Samad.
Karena itu saya katakan dia hasil kompromi yang terjadi karena kecelakaan, bukan kompromi yang disadari sejak awal bahwa dia ini orang baik. Tapi, karena dia muncul dari kecelakaan, maka dia jadi tidak punya ikatan apapun dengan partai. Karena itu saya katakan saya berharap padanya. Dia tidak punya ikatan apapun, karena tidak pernah diminta oleh siapapun.

Anda kenal Abraham?
Saya tidak pernah kenal secara pribadi. Tapi, saya tanya ke berbagai sumber memang anak itu bagus. Sejak lama di Makassar dia menjadi musuh pejabat-pejabat yang korup. Jadi banyak yang gemetar, apalagi kalau ditakut-takuti agar dia mulai dari daerah asalnya itu.

Anda masuk pemerintahan sejak zaman Gus Dur. Anda melihat tren korupsi sejak Gus Dur sampai SBY ini membaik atau memburuk? 
Saya kira memburuk dan semakin nekat.

Indikatornya apa?
Penegak-penegak hukum kita sekarang masih banyak dihuni orang-orang lama yang masih bisa dibeli dan masih bisa disandera.

Saat ini bahkan ada pola berbahaya yang baru muncul. Dalam kasus korupsi, untuk menjerat aktor utama korupsi biasanya pelaku-pelaku yang lain dihukum dahulu. Ada kasus di mana sudah ada lima orang yang dihukum karena terbukti korupsi, tapi aktor intelektualnya belum. Nah, tanpa Anda tahu, tiba-tiba lima orang ini ini dibebaskan semuanya di tingkat PK (Peninjauan Kembali). Sehingga, akhirnya tidak ada lagi alasan hukum untuk menangkap si aktor intelektual.

PK-nya kapan, siapa yang mengajukan, tidak jelas. Tidak ada beritanya. Tiba-tiba saja orang-orang itu bebas setelah PK. Yang menarik, hasil PK itu diputuskan saat mereka sudah dihukum dan keluar dari penjara. Lima orang tadi sudah dihukum dan dinyatakan terbukti bersalah mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi. Aktor intelektualnya tidak lagi bisa disentuh karena kelima pelaku sudah dinyatakan tidak bersalah.

Itu terjadi pada kasus apa, persisnya?
Banyak lah. Ini modus baru dalam membebaskan koruptor. Siapa orang yang mengotaki ini? Kok bisa mendekati MA (Mahkamah Agung), lalu tiba-tiba keluar putusan PKnya? Itu cara yang sangat berbahaya. Semua koruptor bisa bebas karena praktik ini. Yang bisa minta PK ke MA itu kan tidak sembarang orang.

Mulai muncul protes sistem tata negara kita sekarang sangat didominasi parlemen. Keberadaan MK bisa jadi pengimbang kekuasaan parlemen?
Dari struktur ketatanegaraan, MK memang menyeimbangkan. Problemnya sekarang, menurut saya, adalah tidak kompetibelnya sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Sistem kepartaian kita terlalu liberal. Partai bebas melakukan apa saja, partai bebas didirikan oleh siapa saja, boleh ikut pemilu dengan syarat yang sangat ringan. Mestinya, di sistem presidensial, partai itu disederhanakan.

Maka itu, saya sangat setuju parliamentary treshold itu agak tinggi. Saya usul 7,5 persen sehingga nanti muncul 3 atau 4 partai saja. Menurut saya itu bagus karena penguatan ideologi negara akan terjadi di situ.

Anda melontarkan isu jual-beli pasal di DPR, kenapa berhenti sebatas wacana saja?
Hahaha ... Kalau itu sih menurut saya tidak bisa dibantah, sampai sekarang pun ada. Jangankan di DPR, di pengadilan pun ada. MK pun dicoba agar muncul putusan tertentu. Saya berharap Abraham dapat membongkar ini. KPK kan sudah memanggil orang-orang Badan Anggaran DPR. Yang dipanggil ke KPK itu kan semua kasus itu, kasus permintaan komisi 6-7 persen. Dipanggil semua, lalu DPR mengamuk mau membubarkan KPK.

Praktek jual beli pasal itu sudah lama terjadi, bukan?
Iya, sejak lama, tapi sekarang lebih lagi. Dulu di zaman Orde Baru pernah ada berita kasus Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief yang memberikan sekian miliar rupiah untuk membayari anggota DPR tidur di hotel untuk membahas undang-undang. Itu bukan lagi rahasia umum karena sudah dimuat di koran-koran. Cuma, waktu itu kalau Pak Harto bilang bukan masalah, kan langsung selesai.

Yang terjadi sekarang di Orde Reformasi, saya berani saja mengungkapnya. Kalau mau bicara bukti, buktinya sudah berupa putusan pengadilan, kok. Kalau mau bicara indikasi, Wa Ode Nurhayati (politisi PAN) dipanggil saja. Dia kan punya data.

Waktu jadi menteri bagaimana pengalaman Anda soal jual-beli pasal ini?
Oh, pernah... Itu lucu. Waktu itu saya membahas Undang-undang Pertahanan bersama LSM Pro Patria. Saya panggil orang luar supaya baik, termasuk Ikrar Nusa Bhakti. Draf itu saya pertahankan di DPR. Selesai, tinggal diundangkan.

Sesudah itu tiba-tiba ada nota dari Dirjen saya. Dia bilang, "Pak, ada undangan main golf." Saya lalu kasih disposisi, "Saya tidak bisa main golf."

Seminggu kemudian Dirjen itu datang lagi, "Pak, ini sudah ditunggu main golf." Saya bilang, "Saya kan sudah bilang saya tidak bisa main golf." Dia bilang, "Bukan begitu, Pak. Kalau main golf-nya, Bapak tidak usah hadir, tapi ininya, Pak (Mahfud mengusap-usap jarinya melambangkan uang)... untuk undang-undang yang sudah disetujui.
Wah, saya baru mengerti, saya pikir betulan diajak main golf ... hehehe. Saya bilang saja, "Kalau begitu, tidak usah... lebih baik tidak diundangkan saja undang-undang itu."
Anda akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di 2014 nanti?
Hahaha... Sekarang kan saya sudah Presiden... MK. Kemarin saya hadir di pertemuan Presiden MK sedunia di Rusia. Ketika disuruh pidato saya dipanggil Mr. President. Jadi, nggak perlu mencalonkan lagi, sekarang saja sudah presiden, ke mana-mana dipanggil "Mr. President". Di mana-mana, Ketua MK itu disebut "President". Saya sendiri menyebut diri saya Chief Justice saja.

Bagaimana kalau dicalonkan?
Agak susah saya menjawab pertanyaan ini. Kalau saya jawab tidak, nanti orang menilai saya berpura-pura saja. Tapi kalau bilang oke, nanti orang bilang kok nggak tahu diri. Jadi, agak susah saya menjawab itu... hahaha. Jadi, saya bilang tunggu saja lah. Biarkan sejarah berjalan menurut hukumnya sendiri.

Sudah ada partai yang melamar?
Terus terang sudah, baik parpol besar dan kecil sudah datang ke saya. Mereka bicara kemungkinan-kemungkinan itu. Ada yang mengutus orang, ada yang bicara sendiri di meja makan. Ya, saya jawab seperti tadi itu. Saya ini kan, pertama, nggak punya modal--partai maupun uang. Kedua, saya nggak punya model... hahaha

Liberalisme Kian Menggurita

Liberalisme Kian Menggurita


Rismayanti Nurjannah

DetikNews
Senin, 14/05/2012 10:35 WIB

Jakarta Di media massa nasional, beberapa hari ini tengah diramaikan mengenai berita terkait kedatangan seorang pejuang feminis bernama Irshad Manji. Kedatangan wanita asal Kanada ini menuai kontroversi dari berbagai pihak terutama dari sejumlah ormas Islam.

Irshad Manji, tokoh liberalis penyeru homoseksual dan lesbian terang-terangan memperjuangkan kaum gay dan menghujat Islam. Propaganda kaum liberal semakin gencar di negeri-negeri kaum muslim, terutama di Indonesia.

Strategi liberalisasi untuk mengacak-acak negeri kaum muslim dilakukan melalui berbagai cara. Dalam bidang hukum, strategi dilancarkan melalui pengajuan RUU KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) yang justru semakin menghinakan kaum perempuan.

Kemudian dalam ranah pemikiran, kaum liberal terutama Irshad Manji sengaja mempropagandakan bahwa di dalam AlQuran terdapat 'ayat-ayat setan'.

Beriringan dengan hal tersebut, ia juga menyerukan ide-ide liberalisme yang akan menyesatkan pemahaman umat muslim. Selain itu, agenda liberalisme juga dilakukan melalui gaya hidup yang hedonistik.

Gaya hidup hedonis yang mengusung kebebasan berperilaku termasuk free sex telah menjamur di kalangan masyarakat, terutama di kalangan intelektual (baca: mahasiswa) yang menjadi tonggak dalam perubahan bangsa.

Di tengah virus liberalisme yang kian menggerogoti kaum muslim, peran Pemerintah dalam membendungnya virus ini sangat minim. Hal ini nampak dari tidak adanya penentangan Pemerintah terhadap ide-ide yang justru merusak akidah tersebut.

Ajaran Islam kemudian diabaikan, sedangkan ajaran liberalisme kemudian diagungkan. Sungguh ironi di sebuah negeri yang mayoritas muslim, akan tetapi liberalisme semakin menggurita.

Wajar, jika nilai-nilai Islam pun ditanggalkan dan akidah kaum muslimin semakin tergerus. Liberalisme pun semakin menjadi karena ditopang oleh sebuah sistem yang kini tengah diterapkan Indonesia, yaitu sistem Kapitalisme-Sekulerisme dengan sistem politiknya yakni demokrasi.

Kasus ini semakin memahamkan kita, betapa pentingnya penerapan sistem pemerintahan Islam dalam bingkai negara yakni Khilafah Islamiyyah.

Karena tanpa adanya Khilafah, akidah umat muslim semakin terancam dalam kebebasan yang kebablasan.

*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Komunitas Muslimah Pembebas Generasi

Rismayanti Nurjannah
Jl. Geger Kalong Girang, Bandung
rismayantinurjannah@yahoo.co.id
082115632175

Rabu, 09 Mei 2012

Mau Jadi Anggota DPR ? Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan

Mau Jadi Anggota DPR ? Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan

OKEZONE.COM (Rabu, 9 Mei 2012)

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan, setidaknya ada empat kategori latar belakang seseorang jika akan maju sebagai anggota legislatif.

Keempat kategori tersebut ialah publik figur, aktivis partai maupun aktivis sosial masyarakat, Pensiunan TNI/Polri dan pengusaha.

Dari keempat kategori tersebut, publik figur dinilai akan mengeluarkan biaya politik paling kecil jika akan maju dalam pileg. "Rata-rata publik figur pengeluarannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan aktivis partai, dan lain-lain," jelasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (09/05/2012).

Pram juga mengatakan secara rinci kisaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk keempat kategori tersebut. "Pengeluaran publik figur antara Rp100 juta sampai Rp500 juta. Aktivis partai antara Rp300 juta sampai Rp1 miliar. Nah yang pensiunan birokrasi di atas Rp1 miliar sampai Rp1,8 miliar. Sedangkan pengusaha di atas Rp1,8 miliar," paparnya.

Bahkan, sambung Pram, seorang dengan latar belakang pengusaha bisa menghabiskan dana sebesar Rp22 miliar untuk maju sebagai caleg.

"Pengeluaran terbesar rata-rata adalah pengusaha. Kisarannya Rp2 miliar lebih. Yang mengejutkan ada pengusaha yang pengeluarannya sangat ekstrim, sampai Rp22M. Jadi ini rata-rata," ujarnya.

Maka dari itu, Pram khawatir, dengan disepakatinya sistem pemilu yang terbuka, maka itu akan membuka peluang kepada siapa yang memiliki dana besar akan menjadi pemenang. "Saya khawatir dalam sistem proporsional terbuka ini, lama-lama, jangan-jangan yang masuk kebanyakan orang yang punya duit banyak," pungkasnya

Entri Populer