Selasa, 01 Mei 2012

Sekilas Tentang Michel Foucolt


Sekilas Tentang Michel Foucolt
Sumber : Wikipedia.com
Paul-Michel Foucault (Poitiers, 15 Oktober 1926–Paris, 25 Juni 1984) adalah seorang filsufPerancis, sejarahwan, intelektual, kritikus, dan sosiolog.[1] Semasa hidupnya, ia memegang kursi jabatan di Collège de France, karena karyanya yang berjudul Sejarah sistem pemikiran(History of Systems of Thought) dan juga mengajar di Universitas Kalifornia Berkeley.[1]
Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, terutamapsikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sistem penjara, dan karya-karyanya tentang sejarah seksualitas.[1] Karyanya yang menelaah kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan,pengetahuan dan diskursus telah banyak diperdebatkan secara luas.[1] Pada tahun 60-an Foucault sering diasosiasikan dengan gerakan strukturalis.[1] Foucault kemudian menjauhkan dirinya dari gerakan pemikiran ini.[1] Meski sering dikarekterisasikan sebagai seorangpostmodernis, Foucault selalu menolak label Post-strukturalis dan posmodernis

Riwayat hidup singkat

Pada usia 25 tahun dia menerima Agregasi dan pada tahun 1952 memperoleh Diploma dalampsikologi.[1] Pada tahun 1950 dia bekerja di Rumah Sakit Jiwa dan pada tahun 1955 mengajar di Universitas Uppsala, [Swedia]]. Karya pertamanya berjudul Kegilaan dan Ketidakbernalaran : Sejarah pada Masa Klasik, dipresentasikan untuk menempuh gelar doktoralnya di tahun 1959 di bawah bimbingan Georges Canguilhem.[1] Karya tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1961.[1] Pada tahun 1970, ia diangkat sebagai dosenSejarah Sistem Pemikiran di Perancis.[1] Ia meninggal tahun 1984.[1]
Secara kronologis, bisa dilihat perjalanan hidup Foucault sebagai berikut: [2]
  • 1926 lahir dengan nama Paul-Michel Foucault[2]
  • 1936 mendaftar di Lycee Henry-IV di Pitiers[2]
  • 1940 mendaftar di Kolese St. Stanislas, sebuah Sekolah Yesuit kedua[2]
  • 1945 belajar di Paris di Lycee Henry-IV untk mempersiapkan ujian masuk untuk Ecole Normale Superiure, pemikiran filsafat oleh Jean Hyppolite[2]
  • 1945 diakui untuk Ecole Normale Superiure, di mana dia menerima lisensi filsafat (1948), lisensi filsafat (1949) dan agragasi filsafat (1952)[2]
  • 1952 bekerja di Faculte des Lettres, Universitas di Lille, menerima Diploma Psiko-Patologi dari Institut Psikologi di Paris[2]
  • 1955-1958 mengajar di Universitas Uppsala, Swedia[2]
  • 1959 mengabdi sebagai direktur dari Pusat Universitas Warsaw di Perancis[2]
  • 1960 mengajar Psikologi di Universitas Clermont-Ferrand[2]
  • 1961 menerima gelar doktor, dengan karya-karya, Histoire de la folie a l'age classique, Antropologie in pragmatischer Hinsicht[2]
  • 1962 menjadi profesor filsafat di Universitas Clermont-Ferrand[2]
  • 1966 mengunjungi profesor di Universitas [Tunisia]][2]
  • 1967 terpilih sebagai profesor di Universitas Paris, di Naterre, tapi kembali ke Tunisia ketika menteri pendidikan menunda ratigikasi dari pemilihan itu[2]
  • 1968 mengabdi sebagai pimpinan di departemen filsafat pada ekperimen baru di Vincennes[2]
  • 1969 terpilih di Kolese Prancis dengan karya "Sejarah dari Sistem Pemikiran"[2]
  • 1970 menghadiri pelajaran pertamanya di Amerika dan [Jepang]][2]
  • 1971 ikut mendirikan the Groupe d'information sur les Prison, sebuah organisasi yang mengkritik kondisi [penjara]] di Prancis[2]
  • 1972 membuat perjalanan lain ke USA, termasuk mengunjungi penjara di New York di Attica[2]
  • 1973 mengajar di New York, Montreal, dan Rio de Janeiro[2]
  • 1875 ikut dalam protes melawan eksekusi Franco terhadap para militansi[2]
  • 1976 mengunjungi Brazil dan California[2]
  • 1981 ikut aktif dalam protes melawan gerakan komunis di pemerintahan Polandia dan mendukung solidaritas[2]
  • 1983 mengajar di Universitas California di Berkeley sebagai bagian dari kesepakatan untuk berkunjung ke sana setiap tahun[2]
    • 1984 meninggal di Paris pada Juni tanggal 25[2]
  • Pemikiran

    Pemikiran Foucault sangat dipengaruhi Nietzsche, namun dia tidak sepenuhnya sebagai pengikut Nietzsche, sebab baginya, Nietzsche yang diikutinya adalah seseorang yang orisinal, begitu pun dengan dia yang harus orisinal dengan pandangan pribadinya.[3] Bahkan dia tidak jarang tidak sependapat dengan filsuf pujaannya itu.[3] Hal ini terdapat dalam teori Genealogi Foucault.[3] Di sini, bahasa bagi Foucault tidak bisa dikurung dalam "apa yang ditulis" dan "apa yang menjadi tafsirnya", keduanya saling terjalin tanpa pemisahan.[3] Hal ini adalah salah satu dari pemikirannya tentang subjek dan objek, bahwa bahasa yang ditulis dan menjadi tafsirnya tidak bisa dipisahkan dalam subjek dan objek.[3] Keduanya terserak tanpa teratur, tanpa terstruktur secara baku.[3]
    Tentang subjek dan objek, filsuf tahun 60an adalah filsuf yang merayakan kematian subjek (pengada awal) yang disejajarkan dengan Tuhan.[3] Lalu setelah itu, jika Tuhan mati, maka manusia yang mengikuti Tuhan juga mati.[3] Sebab manusia yang mengikuti Tuhan itu tidak punya kuasa atas dirinya tanpa Tuhan yang memberi makna padanya.[3] Maka dari sini filsafat yang selama ini berkutat pada humanismesudah tamat.[3] Maka manusia baru pun bisa 'dibangkitkan' lagi.[3] Namun Foucault sendiri bersedih karena kehilangan makna seiring hilangnya subjek (Tuhan) tadi.[3]
    Subjek menurut Foucautl subjek yang sejajar dengan individu hanya akan bisa ditelaah melalui kekuasaan.[3] Lalu kekuasaan sendiri baginya bukanlah nominalis, tidak pejal dan tidak bisa dipegang, dia adalah peng-kata-an dari multiplisitas dan jalinan kekuatan-kekuatan.[3]Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bahkan oleh kaum dominan sekali pun, tidak bisa dipengaruhi oleh kepenuhan hukum atau punkebenaran, dia tidak tunduk pada teori politik normal, tidak bisa direduksi oleh representasi [hukum]].[3] Kemudian hubungan antara subjek dan kekuasaan adalah bukan pelaku dan produk.[3] Sebab bukan subjek (secara substantif) yang menciptakan kekuasaan, namun kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek, dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan (founding subject).[3] Demikianmanusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia mempengaruhi kekuasaan.[3] Bahkan subjek pada akhirnya menihilkan kebebasan dan subjektivitas.[3] Dengan begitu, kebebasan dan subjektivitas baru akan ditawarkan olehnya.[3] Kebebasan semacam apa itu, kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak pada subjek yang dihasilkannya.[3]
    Pendefinisian kekuasaan dan kehendak itu kemudian dipakai oleh, salah satunya oleh pengaturan kehidupan seksualitas di Eropa pada masa Ratu Victoria I (1819-1901) Karena Ratu sangat dominan dalam mengendalikan rakyatnya, maka dia juga mengatur hal-hal kecil dari rakyatnya.[4] Kehidupan seksualitas yang bebas harus dipisahkan dari kesopanan di Eropa.[4] Di sini tampak bahwa kekuasaan yang diartikan oleh Foucault yang berhubungan dengan kehendak itu harus dibatasi oleh sistem pemerintahan.[4] Pemikiran yang bersifat mekanisme ini dinyatakan olehnya sebagai sesuatu yang efektif, bukan mistis seperti yang ditawarkan fenomenologi.[5] Menurut dia, kekurangan dari fenomenologi bisa dijawab oleh sains (ilmu tentang manusia, misalnya psikologi).[5] Namun hal ini juga akan disadari olehnya sebagai penyesatan belaka, sama dengan penyelidikan filosofis.[5] Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pada zaman pencerahan pasca Descartes pada abad 17, yaitu ketika manusia menyukai dialog dan kegilaan.[5] Kegilaan yang dia maksud adalah bidang medis, hal ini cocok dengan pengalamannya bekerja di Rumah Sakit Jiwa.[5]

Antara Seks, Politik, dan Kekuasaan


Antara Seks, Politik, dan Kekuasaan


JAKARTA, KOMPAS.com -- Mana yang lebih memalukan dan berakibat fatal di politik? Korupsi atau ketika tingkah tidak senonoh politisi tersebar ke masyarakat? Di Indonesia, mungkin jawabannya adalah ketika adegan seks atau tidak senonohnya tersebar.
Wa Ode Nurhayati masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional meski ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Partai Demokrat juga masih mempertahankan Angelina Sondakh di DPR meski Putri Indonesia 2001 itu ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, Arifinto, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, segera mundur dari DPR ”hanya” karena kepergok membuka situs porno saat Rapat Paripurna DPR, April 2011. Yahya Zaini, politisi dari Fraksi Partai Golkar, juga mundur dari DPR karena video tidak senonoh antara dia dan seorang penyanyi tersebar di masyarakat. Max Moein, dari PDI-P, pada 2008 juga diberhentikan sebagai anggota DPR karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota stafnya.
Kini, skandal serupa muncul lagi lewat beredarnya gambar dan video adegan tidak senonoh yang diduga melibatkan anggota DPR berinisial KMN. Kasus ini memang masih berjalan. Namun, jika melihat kasus-kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya dapat diperkirakan.
Namun, skandal seks dalam politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada 1998 pernah direpotkan oleh skandal akibat hubungannya dengan staf Gedung Putih, Monica Lewinski. Sementara itu, meski menyangkal, (mantan) Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga pernah dituding melakukan hubungan seks dengan perempuan di bawah umur.
Akhirnya, seks memang menjadi (salah satu) senjata paling ampuh untuk menghancurkan seseorang di politik. Namun, seks juga dapat menjadi senjata efektif untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan politik.
Cleopatra yang lahir tahun 69-an sebelum Masehi dikenang sebagai sosok yang menggunakan seks dan kecantikannya untuk memenangi pertarungan politik. Agar tidak terbuang dari lingkaran elite Istana Mesir, dia menikah dengan Ptolemeus XIII, saudaranya. Untuk mengatasi kudeta yang dirancang pendukung saudaranya, dia bersekutu dan menikah dengan Kaisar Romawi Julius Caesar, lalu Mark Antony
Mengutip Michel Foucault, filsuf Perancis, kekuasaan dan seksualitas memang saling mengintervensi. Seksualitas menjadi wacana publik. Bagaimana seksualitas diwacanakan adalah ungkapan dari kekuasaan. Ini terlihat, misalnya, ketika kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi pembicaraan tentang seks demi pengaturan pertumbuhan penduduk.
Hendrawan Supratikno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, menuturkan, tanpa memiliki ”rem” yang kuat, anggota DPR akan mudah terjebak dan hancur oleh masalah seks. ”Kekuasaan membuat anggota DPR dapat menikmati segala sesuatu secara berlebihan. Namun, jika ’pedal gas’ terus diinjak untuk menikmatinya tanpa kontrol, kehancuran akan datang sewaktu-waktu, tanpa diduga, dan mungkin terlihat konyol. Misalnya lewat skandal seks,” katanya. (M Hernowo)

Kamis, 26 April 2012

Mahasiswa Jerman Tolak Kedatangan anggota DPR-RI


PPI Jerman Tolak Kedatangan Anggota Komisi I DPR-RI di Jerman

Sumber : Kompas Forum


Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi ini yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat.

Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retorik untuk menyentil kedatangan Komisi 1, antara lain mempertanyakan sikap anggota DPR yang senang berbondong-bondong keluar negeri bak orang desa rindu ke kota, apalagi dengan membawa keluarga dan rombongan yang dipastikan akan mengganggu kinerja perwakilan RI setempat, misalnya pelayanan imigrasi. Mengikuti rentetan pertanyaan retorik tersebut, pernyataan pun kemudian dikeluarkan.

Dalam pernyataan penolakanya, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU menuntut tiga hal, yaitu transparansi, laporan, dan pengertian dari para wakil rakyat, yang mana dalam pernyataan mereka dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi dari setiap anggota DPR RI mengenai agenda kunjungan ke luar negeri beserta biaya yang akan dikeluarkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan.
2. Melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada rakyat melalui website DPR RI dan media massa.
3. Pengertian Ibu Bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang rakyat dengan terbang ribuan kilometer untuk Rapat Dengar Pendapat dengan KBRI dan KJRI. Hal ini bisa dilakukan lewat tele-konferens, atau ketika pejabat-pejabat KBRI dan KJRI berada di Jakarta.

Melihat rendahnya urgensi kunjungan dan dana sebesar 3,1 miliar Rupiah yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan ini, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman sepakat untuk menolak kedatangan Ibu Bapak Wakil Rakyat beserta keluarga dan rombongannya. Apabila ingin menanggapi, para anggota DPR yang hadir saat itu dipersilakan untuk melayangkan tanggapannya ke: contact@ppi-jerman.org

Setelah pembacaan pernyataan selesai, para mahasiswa yang tergabung dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU Cabang Istimewa Jerman, sepakat untuk mempertegas protes mereka lewat aksi walk-out. Langkah ini diambil karena selama ini dialog dengan para Wakil Rakyat tidak membuahkan perbaikan apa pun. Selain itu mereka berharap agar aksi ini dapat menjadi renungan untuk para anggota DPR RI supaya lebih serius dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima dari rakyat. Setelah pamit, mereka pun kemudian mengakhiri prosesi yang berlangsung damai tersebut dengan berjalan meninggalkan ruangan sambil dilontari tanggapan kekesalan dari orang-orang yang terusik dengan aksi mereka

Berlin,24 April 2012

Rabu, 25 April 2012

Struktur dan Budaya Politik dalam Sistem Politik

Struktur dan Budaya Politik dalam Sistem Politik
Oleh : Mohammad Ali Andrias.,S.IP.,M.Si

Pemahaman tentang struktur dan budaya politik dalam kerangka kerja sistem politik memegang peran penting. Gabriel Almond mengatakan, sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat, merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, sistem politik melaksanakan perang atau mendorong perdamaian, memajukan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri, menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak, mengalokasikan sumberdaya untuk hajat hidup orang banyak. Singkatnya sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan.
Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang kompleks ini, sistem politik memerlukan badan-badan dan struktur-struktur yang bekerja dalam sistem politik seperti, parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang pada akhirnya membuat sistem politik bekerja, dalam arti mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Dalam suatu sistem politik, biasanya terdapat tiga fungsi yang hampir selalu ada. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi sosialisasi politik. Ini merupakan sungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau bagian-bagian penduduk ataupun melatih rakyat untuk melaksanakan peran-peran politik, administrasi birokrasi, dan peranan yudikatif. Fungsi-fungsi ini menurut Almond, akan melibatkan keluarga, sekolah, media dan struktur-struktur politik yang ada di dalam masyarakat. Kedua, rekruitmen politik, ini merupakan penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan melalui penampilan media komunikasi, anggota organisasi, pencalonan pada jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Ketiga, komunikasi politik. Fungsi ketiga ini bertanggungjawab terhadap mengalirnya informasi dari masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada di dalam sistem politik. Dalam sistem politik demokratis, komunikasi politik sering dianggap sebagai ‘life blood’ yang membuat sistem politik bekerja dengan baik. Dalam konteks ini, komunikasi politik mengalir tidak hanya dari penguasa politik atau pemerintahan ke masyarakat atau warga negara, tetapi juga sebaliknya. Apa yang sering disebut sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan pada dasarnya berlangsung melalui mekanisme komunikasi politik dalam bangunan sistem politik.
Almond mendefinisikan sistem politik  sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisai yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Ini berarti bahwa setiap sistem politik tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Ia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang saling mempengaruhi. Lingkungan dalam pandangan Almond, terdiri dari lingkungan domestik dan internasional.
Selain struktur dan fungsi-fungsinya, dalam sistem politik juga dipengaruhi oleh budaya politik juga mempunyai peran penting dalam membantu menjelaskan sistem politik, meskipun budaya politik bukan merupakan satu-satunya aspek politik. Perhatian terhadap budaya politik setidak-tidaknya dilandasi oleh dua hal. Pertama, meskipun sistem politik menghadirkan keterkaitan yang kompleks antara budaya politik dengan aspek-aspek lain dalam sistem politik, baik formal maupun informal, tetapi dengan menggunakan alat yang ada sangatlah sulit untuk melihat totalitas sistem politik dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, hampir semua ilmuwan politik dipaksa untuk melihat satu aspek atau aspek-aspek lain dalam sistem politik. Kedua, dilandasi oleh keyakinan bahwa budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Dalam konteks ini terdapat hubungan yang dekat antara struktur dan budaya politik.
Menurut Sidney Verba, budaya politik tidak merujuk pada interaksi struktur politik baik formal maupun informal seperti pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan, atau klik-klik politik. Budaya politik juga bukan merujuk pada pola interaksi di antara aktor-aktor politik-siapa berbicara kepada siapa, siapa mempengaruhi siapa, dan siapa memilih siapa. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh David Easton, budaya politik merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka, dan prosedur-prosedur yang mereka anggap harus diterapkan untuk meraih tujuan-tujuan tersebut.
Lebih dalam lagi kita membahas mengenai budaya politik, cukup memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Perilaku politik seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh sistem kultur yang melekat dan berlaku dalam masyarakat. Karenanya antara perilaku politik dan budaya politik mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Setiap masyarakat dalam suatu negara memiliki budaya politik yang khas, demikian pula dengan individu yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi dalam setiap masyarakat, baik dalam masyarakat modern, transisional maupun tradisional.
Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu, yang tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dalam suatu sistem politik (Sastroatmodjo, 1995 : 36). Budaya politik terdiri dari sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan kecakapan-kecakapan yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kecenderungan-kecenderungan alamiah dan pola-pola tertentu yang mungkin terdapat dalam masyarakat.
Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak lahirnya pendekatan tingkah laku (behavioralisme). Budaya politik banyak dikaji dalam bidang perbandingan politik. Dalam sebuah artikel wordpress (2006/10/13/kajian-budaya-politik), pendekatan budaya politik banyak ditinggalkan karena beberapa sebab :
1.          Konsep budaya politik terlalu abstrak (vague). Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level mana: kultur individu, kelompok atau negara. Jika pada level individu, apakah bisa digeneralisasi?. Kalau pada level negara, apakah bisa mencerminkan individu? Bila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau relijius misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi the last resort (tujuan terakhir), kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena.

2.         Bahwa politik selalu dikaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, apabila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan latar belakang gagalnya demokrasi itu.

Sejak tahun 1990-an, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian. Ada beberapa penyebanya, diantaranya adalah mulai tersedianya data mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data yang memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih spesifik, dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang vague dan abstrak.
Sebab lain berkembangnya kajian budaya politik adalah munculnya karya-karya akademis yang realible mengenai budaya. Ada dua ilmuwan yang sering, Pertama, Robert Putnam dengan bukunya Making Democracy Work (1993). Putnam melakukan penelitian di negara Italia, dengan membandingkan budaya Italia bagian utara dan selatan. Kesimpulan penelitian tersebut bahwa Italia bagian utara lebih makmur dan demokratis karena densitas network dan asosiasi kemasyarakatan lebih tinggi daripada Italia wilayah selatan. Penyebabnya adalah trust antara anggota masyarakat di Italia sebelah utara jauh lebih tinggi.
Kedua, Ronald Inglehart melakukan banyak kajian mengenai budaya politik dengan data empirik, antara lain dengan menggunakan dataset dari World Value Survey itu. Artikel lain Inglehart berjudul “Trust, Well-being and Democracy”. Walaupun ada beberapa kritik untuk tulisan tersebut, tetapi artikel ini cukup banyak mendapatkan perhatian. Salah satu temuan Inglehart adalah mengenai tingkat interpersonal trust yang dihubungkan dengan tradisi agama dan budaya serta tingkat pembangunan ekonomi. Studi Inglehart menunjukkan bahwa budaya politik bisa dikaji dengan data-data empirik.
Dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, budaya politik sering digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.
Almond dan Verba mendefinisikan  budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (Almond dan Verba, 1965: 13). Menurut kedua ahli ilmu politik ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Sebenarnya pengertian budaya politik seperti ini akan membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Walter A. Rosembaum, 1975: 4). Dengan orientasi pada tingkat individu atau yang bersifat individual itu tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu, yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang obyek politik, terdapat tiga komponen, yaitu komponen orientasi kognitif, afektif dan evaluatif. Menurut Almond dan Verba, ketiga komponen tersebut dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik dengan menggunakan ketiga komponen ini.
Orientasi kognitif yang dimaksud Almond dan Verba adalah dengan menilai pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input, dan outputnya.
Orientasi afektif berbicara tentang perasaan seorang warga negara. Perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Seorang individu mungkin mempunyai suatu perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, telah menjadi kesepakatan para ahli bahwa sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seorang pada umumnya mempunyai pengaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersangkutan (Nazaruddin Syamsudin,1991: 21-22).
Orientasi yang terakhir yaitu orientasi evaluatif. Orientasi ini merupakan keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimiliki seseorang. Di sini, norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Penilaian ini merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kehadiran sistem politik, bagian-bagian, simbol-simbol dan norma-norma yang dimiliki masyarakat.
Menurut Nazaruddin Syamsudin, ketiga komponen orientasi tersebut tidaklah terpilah-pilah seperti itu (1991: 22). Adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang perkembangan masyarakat pada setiap individu menyebabkan ketiga komponen tersebut saling berkaitan, atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Untuk dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, misalnya,  seorang warga negara tentunya harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Akan tetapi pengetahuannya itu tentulah sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang suatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.
Dalam menggolongkan obyek orientasi politik, Almond dan Verba membagi sistem politik ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :
1.        Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, atau birokrasi.
2.       Pemegang jabatan; seperti pemimpin, legislator dan admininistrator
3.       Kebijakan, keputusan, struktur, pemegang jabatan, dan struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi termasuk dalam proses “input” atau dalam proses adminstratif atau “output”.

Di samping orientasi terhadap sistem politik, pandangan atau sikap warga negara juga merupakan suatu aspek budaya politik penting lainnya. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan ”rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility)  yang  biasanya memang terdapat antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atau antara golongan satu dengan golongan lainnya dalam masyarakat (Almond dan Bingham Powell. 1978: 37-39). Perasaan-perasaan yang demikian terlihat pada sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada disekitarnya, baik yang berbentuk kelas, etnis, kedaerahan, agama, maupun antar kelompok agama itu sendiri. Dalam hal ini pengelompokan-pengelompokan tersebut mempengaruhi, baik dalam arti melahirkan sikap percaya maupun sikap bermusuhan seseorang.
Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antarorientasi dan antarnilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak-kontak antara budaya politik suatu kelompok, atau yang mungkin lebih tepat disebut ”subbudaya politik”, dengan budaya politik kelompok lainnya (Nazaruddin Syamsudin,1991: 22-23).  
Albert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Albert Widjaya menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, menurutnya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam (Albert Widjaya, 1988: 24). 
Almond dan Verba, selain mengelompokkan tipe orientasi budaya politik, juga melakukan klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Kebudayaan politik dikategorikan menjadi kebudayaan politik parokial, subyek, dan partisipan (Almond dan Verba, 1984: 20-22).
Tabel 1. Tipe-Tipe Kebudayaan Politik

Sistem sebagai obyek umum
Obyek-obyek input
Obyek-obyek output
Pribadi sebagai partisipan aktif
Parokial
0
0
0
0
Subyek
1
0
1
0
Partisipan
1
1
1
1
Sumber : Almond dan Verba, 1984: 19

Kebudayaan politik parokial dalam sistem politik lebih bersifat afektif dan normatif. Dengan kata lain, masyarakat yang ada dalam sistem politik tersebut mempunyai orientasi afektif. Kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sekali terhadap sistem politik. Kelompok ini akan ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Frekuensi orientasi terhadap keempat jenis obyek politik dalam tabel di atas mendekati nol.
Kebudayaan politik subyek menurut Mochtar Mas’oed menyebutnya kebudayaan politik kaula, memiliki ciri masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan untuk terhadap orientasi tersebut, mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya tapi hubungannya dengan sistem politik menunjukkan pola hubungan yang pasif. Dalam tabel tersebut terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan output dari sistem itu, tetapi terhadap input dan sebagai individu yang aktif, mendekati nol.
 Terakhir, Kebudayaan politik partisipan. Tipe kebudayaan politik partisipan adalah suatu bentuk kebudayaan dimana anggota-anggota masyarakat memiliki partsipasi aktif terhadap sistem politik, dan sudah bisa mengevaluasi jalannya sistem politik.
Menurut Almond dan Verba (1984: 24), kebudayaan politik yang ideal adalah adanya keharmonisan antara struktur dan budaya politik. Kebudayaan parokial, subyek, dan partisipan hampir sama dengan struktur politik yang tradisional, otoritarian, dan demokratis. Kebudayaan politik juga bisa berupa bersifat campuran, yaitu kebudayaan subyek parokial, kebudayaan partisipan subyek, dan kebudayaan  parokial partisipan (Almond dan Verba, 1984: 27-31).
Kebudayaan subyek parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan ekslusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Jadi mulai ada pergeseran atau perubahan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan politik subyek.
Kebudayaan partisipan subyek, mulai terjadi perubahan dari budaya subyek kepada budaya partisipan. Sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sementara penduduk yang lain terus diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi yang pasif.
Kebudayaan parokial partisipan, banyak terdapat di negara sedang berkembang. Budaya yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural diperkenalkan bersifat partisipan, demi keselarasan dengan struktur politik.
Dalam hubungannya budaya politik dengan demokrasi, dalam tradisi riset civic culture, menurut Saiful Mujani (2007: 5), budaya dan tingkah laku demokratis dapat dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu : keterlibatan kewargaan yang bersifat sekuler (secular civic engagement), sikap saling percaya (interpersonal trust), toleransi, keterlibatan politik, dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik.
Studi budaya politik di Indonesia  pernah dilakukan oleh para ilmuwan dari barat diantaranya yaitu Herberth Feith dan Clifford Geertz. Budaya politik suatu masyarakat akan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada dalam masyarakat tersebut. Herbert Feith, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki dua budaya politik yang dominan, yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam (Feith, 1968: 30-31). Sedangkan menurut Clifford Geertz, dalam masyarakat Jawa terdapat tiga subkebudayaan yaitu santri, abangan, dan priyayi (Clifford Geertz, 1969). Sementara itu, Hildred Greetz, mengelompokkan masyarakat ini kepada tiga subbudaya, yang disebut sosiocultural types menjadi petani pedalaman Jawa dan Bali, masyarakat Islam pantai, dan masyarakat pegunungan . Pendapat para ahli dari Barat tersebut kendati pun banyak menuai kritik, akan tetapi hal tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman subbudaya politik yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Indonesia.
Perkembangan pada subbudaya politik, menurut Nazaruddin Syamsudin, dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yakni adat istiadat dan sistem kepercayaan (agama). Adat dan agama memainkan peranan yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-simbol yang ada disekitarnya.  Adat dan agama telah mempengaruhi atau memberi bentuk pola sikap/pandangan individual anggota masyarakat mengenai peranan yang mungkin dimainkannya dalam sistem politik (1991: 34-45).
Dalam kelompok agama pun, subbudaya politik akan berkembang karena dalam satu agama akan ada kelompok-kelompok yang memiliki budaya dan corak yang berbeda. Islam misalnya, Islam memiliki organisasi-organisasi yang memiliki ciri khas sendiri. Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), ataupun Ormas Islam lainnya yang memiliki hubungan kultural yang kuat dengan anggotanya akan memberikan corak dalam kebudayaan politik.

            REFERENSI


Easton, David. 1984. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Alih Bahasa Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.

Gaffar, Afan. 2002. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Haryanto. 1982. Sistem Politik; Suatu Pengantar. Liberty. Jakarta

Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar. Sinar Baru. Jakarta.

Mas’oed, Mohtar dan Nasikun. 1987. Sosiologi Politik. PAU-Studi Sosial UGM. Yogyakarta

Rush, Michael & Althoff, P. !988. Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta.


Sabtu, 21 April 2012

Praktik Money Politic Diprediksi Meningkat di Pemilu 2014

Praktik Money Politic Diprediksi Meningkat di Pemilu 2014


sumber Stefanus Yugo Hindarto - Okezone.com


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Pemilu yang merupakan perubahan atas UU Pemilu nomor 10 tahun 2008. Salah satu keputusannya, ialah mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Dengan sistem ini, pemilih memiliki keleluasaan untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan.

Menurut pengamat Politik Gun Gun Heryanto, sistem proporsional terbuka justru lebih banyak postifnya. Sebab nantinya, sistem ini akan mengikis oligarki partai politik. 

"Ini tamparan buat partai politik, agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik," kata Gun-Gun saat berbincang dengan okezone, Jumat (13/4/2012).

Dikatakan Gun-Gun, partai politik tentunya harus bertanggung jawab bila tidak ingin ditinggalkan oleh basis konsituennya. Pasalnya dengan sistem proporsional terbuka, bisa saja kader-kader instan langsung melonjak naik menjadi calon legislatif dari partai. 

"Tapi kalau partai bertanggung jawab dan menjalankan fungsinya dengan baik, kemungkinan tidak akan ditinggalkan konstituen,” katanya.

Di sisi lain, sistem proporsional terbuka, kata Gun Gun memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu sisi negatif proporsional terbuka, ialah munculnya praktik money politic. "Konsekuensinya, money politicakan meningkat," katanya.

Selain itu, dengan sistem proporsional terbuka, tentunya orang yang memiliki popularitas tinggi. "Selebritis, tokoh adat, Kyai, dan Pendeta memiliki peluang lebih baik karena faktor popularitas tadi," katanya.

Sistem proporsional terbuka dianggap paling ideal untuk mendapatkan calon terpilih yang lebih akuntabel kepada konstituennya. 

Kamis, 19 April 2012

Partai Politik dan Demokrasi Prosedural Indonesia

Partai Politik dan Demokrasi Prosedural Indonesia
(Minimnya Peran dan Fungsi Parpol dalam Mengimplementasikan
Sistem Politik yang Demokratis di Indonesia)

Oleh : Mohammad Ali Andrias[1]

Abstrak

Partai politik pada era modern ini merupakan “keyword” untuk menerapkan demokrasi modern saat ini. “Media politik” ini diklaim memiliki peran, fungsi dan mekanisme yang jelas dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, ketika berhadapan dengan sosok negara. Meskipun bukan pelaksana pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan di jalankan. Demi mewujudkan sistem demokrasi ideal, dan tersalurkannya aspirasi rakyat Indonesia. Justru yang urgen pasca reformasi ini, adalah menguak kinerja dan efektivitas fungsi parpol itu sendiri sebagai perwakilan politik masyarakat,  sebagai suatu kebutuhan politik masyarakat.
Mengandaikan parpol sebagai subkultur demokrasi sebagai identitas komunitas, serta mengandaikan masyarakat yang merupakan konstituen parpol sebagai lingkungan sosial politik yang lebih luas. Parpol seharusnya mampu mengintroduksi, sekaligus nilai-nilai demokratisasi ke dalam masyarakat. Nilai-nilai dan substansi demokrasi seharusnya mampu dijadikan acuan parpol sendiri, sebelum disosialisasikan ke masyarakat.
Parpol yang demokratis adalah partai yang mempunyai keterwakilan yang tinggi di hadapan konstituen politiknya. Persoalan keterwakilan ini akan menjadi parameter penting dalam mengindentifikasi nilai-nilai demokratis, yang dikaitkan dengan kongruensi dan konsistensi platform partai, serta perwujudannya dalam bentuk kebijakan politik partai, maupun diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik yang lebih luas. Momen pemilu seharusnya bukan menjadi tujuan utama parpol. Yang lebih urgen bagaimana perhatian parpol terhadap kepentingan konstituen politiknya, dalam upaya penyelesaian ketidakadilan sosial dan politik masyarakat. Mengingat idealitas konstituen politik merupakan masyarakat melek politik dalam arti yang sebenarnya, sehingga terlepas dari ekspolitasi politik negara. Persyaratan demokrasi ini menjadi penting di tengah kegalauan masyarakat, yang memandang parpol lebih merupakan wadah perjuangan kepentingan elit partai dan elit politik semata.



[1] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya sejak tahun 2007. Lulusan Jurusan Ilmu Politik Unsoed Purwokerto tahun 2005, dan meraih gelar Master di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2011. Fokus kajian penulis pada studi Ekonomi Politik, Partai Politik, dan Politik Lokal. Email : aliza_aja@yahoo.com

Entri Populer